Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh

Google memberikan bantuan pinjaman senilai 2 juta dolar AS untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui mitra keuangan mikro Nusa Ummat Sejahtera (NUS).

Head of Brand and Reputation Marketing Google Indonesia Muriel Makarim dalam acara ANTARA Ngobrol Bareng secara daring di Jakarta, Senin, menjelaskan program tersebut baru saja digulirkan raksasa mesin pencari itu dan mendorong pelaku usaha untuk bisa ikut mendaftar.

"Memang harus melewati prosedur di NUS, ada rincian jangka waktu pinjamannya. Misalnya, pertama pemohon harus daftar jadi anggota NUS duli, harus punya usaha dan fixed income (pendapatan tetap)," katanya.

Dilansir dari laman blog Google Indonesia, dijelaskan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan bagi pelaku usaha yang tertarik untuk mengajukan aplikasi pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NUS, yaitu:

1. Penerima pembiayaan sudah menjadi anggota KSPPS NUS dengan membayar simpanan pokok dan wajib sebesar Rp35.000. 
2. Memiliki usaha atau fixed income. 
3. Memiliki jaminan agunan pembiayaan. 
4. Jangka waktu pembiayaan 36 bulan. 
5. Margin pembiayaan setara 1,4 persen per bulan. 
6. Plafon maksimal pembiayaan sebesar Rp200.000.000.
7. Biaya administrasi akad dan pencairan pembiayaan 1-2 persen (sesuai biaya pengikatan notaris).

Setelah melengkapi persyaratan tersebut, anggota harus melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Anggota dapat datang langsung ke kantor cabang terdekat NUS untuk kemudian mendapatkan bantuan proses pengajuan dan analisa kelayakan anggota oleh Account Officer dan Branch Manager. 
2. Setelah dokumen administrasi dilengkapi, Komite Pembiayaan akan memutuskan status pengajuan anggota maksimal tujuan hari kerja. 
3. Kantor cabang akan menerima Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Pembiayaan untuk selanjutnya dapat dilakukan akad terlebih dahulu dengan anggota. 
4. Dana dapat dicairkan ke rekening anggota setelah Memo Pencairan Pembiayaan disetujui.

"Pemohon juga bisa ke kantor cabang NUS atau mencari informasi lebih lanjut di laman Google Blog Indonesia, atau ke Youtube Google Indonesia," tutur Muriel.

Muriel menambahkan, ke depan Google membidik lebih banyak pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan bantuan pinjaman tersebut.

Selain memberikan bantuan pinjaman, Google juga fokus untuk mendorong peningkatan keterampilan digital (digital upskilling) pelaku UMKM.

"Di program Grow With Google sejak 2017 lalu, kami juga mendorong UMKM wanita khususnya terkait upskilling ini, mulai dari bagaimana membuat e-mail, misalnya. Jadi tidak hanya money loan (pinjaman uang) tapi juga upskilling yang manfaatnya jangka panjang," kata Muriel.

Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh→ Epidemiologi, Ekonomi, dan Persepsi Publik, Tiga Jenis Data yang Menjelaskan Tarik Ulur Penerapan PSBB-» Pentingnya data bagi perumusan kebijakan publik sudah tidak perlu diperdebatkan.

Namun, pertanyaannya adalah: data apa yang sebaiknya digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan, dan kapan data tersebut bisa dianggap valid untuk memengaruhi arah kebijakan publik?

Setidaknya ada tiga jenis data yang digunakan oleh pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang memengaruhi penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu data epidemiologi, data ekonomi, dan data persepsi publik.

Data epidemiologi cenderung mendorong penerapan atau pengetatan PSBB. Data ekonomi mengarah pada pelonggaran PSBB. Sementara, data survei persepsi publik memberi petunjuk bagi pengambil kebijakan untuk menjembatani gap antara data epidemiologi dan data ekonomi dengan melihat preferensi masyarakat.

Data Epidemiologi

Data epidemiologi adalah data yang berkaitan dengan jumlah kasus, penyebaran, maupun risiko virus terhadap situasi kesehatan masyarakat.

Data epidemiologi yang didapat pemerintah di antaranya terkait kronologi penyebaran virus. Ini mulai dari ditemukannya virus korona di Wuhan, Cina, pada Desember 2019, yang kemudian menyebar luas dengan cepat.

Hingga awal Februari 2020, virus ini telah menjangkau hingga lebih dari 16 negara.

Data epidemiologi berikutnya terkait dengan jumlah kasus.

Berdasarkan sebuah studi, virus ini diperkirakan telah masuk ke Indonesia pada bulan Februari. Namun, kasus pertama baru diumumkan pada 2 Maret 2020.

Selama Januari hingga Maret, data jumlah kasus positif yang didapat dan dikelola oleh pemerintah pusat belum bisa menjadi dorongan kuat bagi pemerintah sendiri untuk menerapkan pembatasan sosial.

Selain karena jumlah kasus yang dianggap masih sedikit, pemerintah juga berusaha mencegah kepanikan dan menghindari dampak sosial ekonomi yang cukup serius bila menerapkan pembatasan sosial secara terburu-buru.

Pendekatan terpusat dalam mengelola data epidemiologi dan keengganan pemerintah pusat menerapkan pembatasan sosial kala itu, banyak dikritik oleh masyarakat sipil. Sejak pertengahan Maret, lima kepala daerah mulai berinisiatif menerapkan berbagai versi pembatasan sosial di daerah masing-masing.

Di tengah kencangnya tekanan publik, pemerintah pusat akhirnya menyetujui penerapan kerangka kebijakan PSBB pada akhir Maret. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB, terhitung sejak awal April 2020.

Seiring dengan penerapan PSBB di Jakarta, data epidemiologi yang sebelumnya dikelola secara terpusat mulai didesentralisasi dan dikelola secara lebih komprehensif, yaitu dengan mengelompokkan kategori pasien atau terduga pasien COVID-19.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan, data epidemiologi pasien COVID-19 dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan Kasus Konfirmasi.

Data Ekonomi

Kerumitan pengelolaan data epidemiologi membuka ruang bagi penggunaan data dari perspektif lain untuk menentukan arah kebijakan PSBB. Data ekonomi kemudian menjadi salah satu alternatif.

Berbeda dengan data epidemiologi yang mewakili situasi kesehatan masyarakat, data ekonomi menggambarkan bagaimana penerapan PSSB memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Beberapa contohnya adalah data pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2020 yang berada di titik terendah dalam 19 tahun terakhir, pernyataan kepala Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bahwa enam juta pekerja telah dirumahkan hingga awal Juni, dan pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang mengklaim pendapatan daerahnya turun 45% selama PSBB.

Berawal dari data ekonomi tersebut, narasi new normal (normal baru) mulai dicanangkan oleh pemerintah.

Kombinasi data-data perekonomian dengan wacana new normal berujung pada pelonggaran PSBB, yang ditandai dengan penerapan PSBB Transisi di DKI Jakarta pada tanggal 5 Juli 2020.

Namun, masyarakat sipil menyayangkan keputusan ini.

Alih-alih berdamai dan hidup berdampingan dengan virus dalam kerangka new normal, masyarakat sipil bersikukuh menyerukan perang melawan COVID-19, mendorong pemerintah meningkatkan kualitas data epidemiologi, dan merumuskan kebijakan berdasarkan data tersebut.

Meskipun demikian, pelonggaran PSBB mengindikasikan bahwa data-data dari sudut pandang ekonomi telah menggantikan posisi data epidemiologi dalam menentukan arah kebijakan PSBB.

Data Persepsi Publik

Setelah pelonggaran pada bulan Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat kembali memperketat pembatasan sosial melalui PSBB kedua pada tanggal 14 September 2020.

Keputusan ini dilandasi oleh kemunculan data epidemiologi baru, yaitu kapasitas tempat tidur terpakai atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang meningkat akibat bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19.

Data ini sukses mengembalikan kerangka epidemiologi ke tengah diskusi mengenai PSBB dan menggeser dominasi data ekonomi di periode sebelumnya.

Data BOR tersebut secara tidak langsung juga membuat publik memahami dampak pelonggaran PSBB terhadap layanan kesehatan yang mungkin akan runtuh jika penyebaran virus tidak dikendalikan secara serius.

Selain data BOR, arah kebijakan PSBB juga ditopang oleh data persepsi publik.

Pada awal September 2020, sebuah survei persepsi publik menunjukkan menurunnya dukungan masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk memperketat PSBB dari 50% di bulan Mei menjadi hanya 39%.

Sejalan dengan penurunan tersebut, dukungan publik bagi pelonggaran PSBB menguat dari 43% di bulan Mei menjadi 55% di bulan September.

Survei lain pun menunjukkan preferensi publik yang serupa.

Tidak seperti data epidemiologi dan data ekonomi, data-data survei ini dianggap mewakili persepsi masyarakat mengenai tarik ulur pengetatan dan pelonggaran PSBB.

Barangkali bukan kebetulan belaka bila PSBB di Jakarta kemudian dilonggarkan kembali pada pertengahan Oktober 2020. Status ini tidak berubah lagi hingga kerangka kebijakan PSBB diganti dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di awal tahun 2021.

Data dan kebijakan publik Telaah hubungan antara keragaman data dengan arah kebijakan setidaknya memberikan empat pelajaran penting yang saling berhubungan.

Pertama, kerumitan persoalan publik kontemporer menuntut solusi inklusif yang melibatkan berbagai sudut pandang.

Kedua, sadar atau tidak, menggunakan data dari satu perspektif berarti mengabaikan atau mengesampingkan data dari sudut pandang yang lain.

Ketiga, dominasi sebuah data dalam memengaruhi orientasi kebijakan tidak bersifat permanen karena data yang dominan di satu waktu dapat digantikan oleh data lain pada waktu yang berbeda.

Terakhir, setiap jenis data selalu memiliki kecenderungan tertentu dalam menentukan arah kebijakan publik.

Hubungan antara data dan kebijakan ini perlu dipahami dengan sungguh-sungguh oleh para pengambil kebijakan. Sensitivitas dan keterbukaan dalam memilih, membandingkan, termasuk menimbang pertentangan arah dan orientasi kebijakan dari setiap data yang digunakan untuk merumuskan kebijakan, menjadi suatu keharusan di tengah karakter isu publik yang semakin kompleks dan multidimensional.

di Tulis Oleh: Muhammad Djindan, Dosen, Universitas Gadjah Mada

“Semoga Isi & Informasi Dari Artikel Blog/Website Sederhana Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya”

[Sumber: yang diambil Admin Blog Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh Silahkan Lihat Di→ News The Conversation]

Mungkin gambar teks yang menyatakan 'DASAR DASAR PEMIKIRAN TENTANG A AKSELERASI MODERNISASI PEMBANGUNAN 25 TAHUN ALI MOERTOPO MAYOR JENDRAL TNI/AD داي'

Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh→ CSIS vs Mafia Berkeley-» Dari beberapa buku Ali Moertopo buku ini paling sering disebut dalam telaah pembangunan rezim militer. Mengingat tahun terbitnya (1972) mungkin ini buku pertama yang mengulas arah pembangunan Indonesia jangka panjang dan dengan demikian rezim itu dari awal memang berniat berkuasa lama hingga program pembangunan yang mereka buat selesai tuntas.

Membaca banyak istilah Prancis di dalamnya ada dugaan buku ini disusun Daoed Joesoef, pendiri CSIS lulusan Sorbonne. Buku-buku Ali Moertopo (Strategi Kebudayaan, Strategi Politik Nasional, antara lain) berbentuk rangkuman wawancara, ceramah, diskusi, semuanya diterbitkan CSIS. Orang-orang di lembaga riset strategik itu agaknya selalu punya waktu bekerja untuk sang jenderal.

Butir-butir pikiran Ali menyasar banyak bidang. Dalam ekonomi meliputi peningkatan pendapatan nasional, mengatasi defisit neraca pembayaran dan menekan pengangguran, tumbuhnya pengusaha nasional hingga distribusi pendapatan.

Dalam politik mencakup penataan dan pengorganisasian kembali kekuatan sosial politik dengan cara melebur partai-partai politik dalam tiga “aliran” sekaligus memperkenalkan cara berpolitik gaya baru. Dengan begitu tidak lagi terulang pengalaman dimana pembangunan dikorbankan untuk kepentingan politik.

Konsep massa mengambang (foating mass), tulis Ali, perlu untuk mencegah pendukung partai terlibat langsung dalam pertikaian politik dan ideologi yang dulu menjadi hiasan politik Indonesia. Dengan konsep itu masyarakat tidak lagi terikat secara permanen dengan suatu partai dan basis partai dipotong hanya sampai tingkat kabupaten atau kota madya.

Mungkin tidak keliru bila beberapa pakar menganggap buku ini sebagai cetak biru pembangunan Indonesia masa lalu. Nyaris semua konsep pokok Ali Moertopo dijadikan program pemerintah.

Karena berstatus kitab babon buku ini pun langsung dialihbahasakan. Dalam bahasa asing? Bukan. Barangkali ini satu-satunya “buku ilmiah” di Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa dan terbit di tahun yang sama. Buku Rikat-Rancaging Modernisasi Pembangunan Indonesia 25 Tahun diterjemahkan Ki Tumenggung Waluyadipuro dengan pengantar dua raja Jawa: Paku Alam VIII dan Paku Buwono XII.

Ada bisik-bisik yang menyoal benarkah buku itu gagasan orisinal Ali Moertopo? Saya menduga ada aroma persaingan dua kutub di sini: CSIS versus Mafia Berkeley. Yang disebut belakangan punya cantelan kuat, mereka tim ekonomi presiden. Tapi CSIS juga punya patron kuat yang bermain pada level operasional.

Publik cenderung berpendapat pemulihan dan kebangkitan ekonomi rezim militer dimotori kubu mafia yang berbasis di fakultas ekonomi UI itu. Karena bergabung ke kutub itu rada sulit, mereka kelompok yang kebal dari intervensi, gank Tanah Abang lantas mengambil jatah lain yang sama pentingnya: politik.

Tapi apakah politik pemerintahan yang berjaya lebih seperempat abad di masa lalu sepenuhnya berasal dari gagasan mereka setidaknya sebagian darinya atau tak?